Tugas & Fungsi

  • TUGAS
Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.  
  • FUNGSI
  • Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 
  • KEPALA DINAS
TUGAS : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang Komunikasi dan Informatika. FUNGSI :
  1. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Komunikasi dan Informatika;
  2. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Komunikasi dan Informatika;
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang Komunikasi dan Informatika;
  4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Komunikasi Dan Informatika;
  5. Melaksanakan pembinaan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika;
  6. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
  7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
  9. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 
  • SEKRETARIS
TUGAS : Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi administrasi penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. FUNGSI :
  1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan pelayanan administrasi lingkup unit kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  2. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
  3. Penyelenggaraan urusan keuangan;
  4. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; dan
  5. Pelaporan  Pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
 
  • BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN INFORMASI PUBLIK
TUGAS : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. FUNGSI :
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah      daerah;
  2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi public;
  3. Pelayanan hubungan media;
  4. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  5. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  6. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  7. Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  8. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  9. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  10. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi public;
  11. Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  13. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  14.  Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi public;
  15. Pelayanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  16. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  17. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  18. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi public;
  19. Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
  20. Pelaksanaan administrasi Dinas;
  21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 
  • BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
TUGAS : Bidang Penyelenggaraan E-Government Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten. FUNGSI :
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
  2. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  3. Pelayanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
  4. Pelayanan keamanan informasi e-Government;
  5. Pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
  6. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
  7. Integrasi layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
  8. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
  9. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  10. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
  11. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  12. Pelayanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
  13. Pelayanan keamanan informasi e-Government;
  14. Pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
  15. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
  16. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
  17. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
  18. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  19. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
  20. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
  21. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  22. Pelayanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
  23. Pelayanan keamanan informasi e-Government;
  24. Pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
  25. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
  26. Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
  27. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
  28. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  29. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,
  30. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  31. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
  32. Layanan keamanan informasi e-Government;
  33. Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
  34. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
  35. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
  36. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
  37. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  38. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
  39. Layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government;
  40. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
  41. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)      pemerintah kabupaten;
  42. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
  43. Pelaksaaan administrasi dinas;
  44. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 
  • BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
TUGAS : Bidang Persandian Dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi dan statistic. FUNGSI :
  1. Merumuskan perencanaan anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pegamanan informasi di tingkat kabupaten dengan menggutamakan keamanan informasi ditingkat kepala daerah dan pimpinan prangkat kepala daerah;
  2. Merumuskan kebijakan-kebijakan tehnis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh lembaga Negara;
  3. Mengelolah pelaksanaan penyiapan pemanpaatan dan pengembangan SDM sandi,materil sandi dan jaringan Komunikasi Sandi (JKS);
  4. Mengelolah pelaksanan pemenuhan Kopetensi SDM sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang di selengarakan oleh lembaga sandi Negara pelaksanaan jabatan pungsional dibidang persandian;
  5. Mengkoordinasikan peningkatan kopentensi SDM sandi melalui partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang di selengarakan oleh lembaga sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar, dan atau bidang tehnis persandian;
  6. Mengelolah kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan pimpinan daerah meliputi kepala daerah,pimpinan dewan dan pimpinan perang;
  7. Mengelolah pelaksanana peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan berpatisipasi dalam kegiatan sosialisi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi yang diselenggarakan oleh lembaga sandi Negara;
  8. Memimpin pengilahan pusat data persandian;
  9. Memimpin pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
  10. Memimpin pelaksanan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
  11. Memimpin dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materil,sarana,prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga sandi Negara;
  12. Mengelolah pengamanan pisik dan control terhadap akses informasi atau pasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah;
  13. Mengelola kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan system informasi dengan tetap menjaga intergritas dan ketersediaan data;
  14. Mengelola pelaksanaan kebilakan manajemen resiko asset organisasi;
  15. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi;
  16. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
  17. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan;
  18. Penyiapan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
  19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  20. Pelaksanaan administrasi Dinas.
Perlu Bantuan? Silahkan Chat Dengan Kami